Tujuan dari Hukum Pidana

Tujuan dari Hukum Pidana


Tujuan hukum pidana itu adalah untuk melindungi kepentingan orang perseorangan atau hak asasi manusia dan melindungi kepentingan masyarakt dan negara dengan pertimbangan yang serasi dari kejahatan/ tindakan tercela di satu pihak dan dari tindakan penguasa yang sewenang-wenang dilain pihak. Dengan demikian, yang dilindungi oleh hukum pidana bukan saja individu, tetapi juga negara, masyarakat harta benda milik individu.

Tujuan khususnya adalah pengayoman semua kepentingan secara berimbang berdasarkan pancasila dan UUD 1945.

 Dari rumusan tujuan tersebut, dapat dikelompokkan bahwa yang dilindungi oleh hukum pidana adalah :
  1. Negara;
  2. Penguasa Negara;
  3. Masyarakat Umum;
  4. Individu;
  5. Harta Benda Individu;
  6. Binatang ternak termasuk tanaman.
Menurut Wirjono Prodjodikoro yang menyebutkan tujuan hukum pidana itu yaitu :
  1. Untuk menakut-nakuti orang jangan sampai melakukan kejahatan, baik secara menakut-nakuti orang banyak maupun menakut-nakuti orang tertentu yang sudah melakukan kejahatan agar di kemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi.
  2. Untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang sudah menandakan suka melakukan kejahatan agar menjadi orang yang baik tabiatnya sehingga bermanfaat bagi masyarakat.
Remelink menyatakan bahwa tujuan hukum pidana adalah untuk menegakkan tertib hukum, melindungi masyarakat hukum. Manusia satu persatu di dalam masyarakat saling bergantung; kepentingan mereka dan relasi sosial ini untuk bagian terbesar sangat tergantung paksaan.

Ada tiga teori yang digunakan untuk merealisasikan tujuan hukum pidana (pemidanaan), yaitu :

1. Teori  absolut (teori pembalasan)

Artinya negara memberi pidana kepada orang yang melakukan pidana karena sebagai suatu pembalasan sehingga seseorang yang telah melakukan pidana wajib hukumnya untuk dibalas dengan sanksi berupa pidana.

2. Teori  relatif

negara pemerintah memberikan pidana memiliki tujuan yaitu:
  1. Ditujukan kepada masyarakat umum apabila seseorang telah melakukan kejahatan maka akan di beri sanksi pidana agar masyarakat umum tidak melakukannya.
  2. Diberikan kepada pelaku tindak pidana ialah dalam rangka memberikan pendidikan untuk mempersiapkan pelaku tersebut kembali ke masyarakat (resosialisasi).
  3. Apabila tidak di mungkinkan untuk diberi pendidikan/diperbaiki maka akan di lenyapkan.
3.Teori gabungan (absolut + relatif)

Ialah tujuan pemerintah memberikan sanksi:
  1. Untuk menghilangkan rasa bersalah sehingga terwujud suatu keseimbangan karena perbuatannya telah diberikan sanksi.
  2. Dalam rangka memberikan pendidikan untuk di kembalikan lagi kedalam kehidupan bermasyarakat.
Previous
Next Post »

silahkan berkomentar :
* Gunakan bahasa yang baik dan benar
* dilarang keras menyinggung Suku Agama, Ras dan Antar golongan
* Tidak untuk spam, link aktif, dan iklan produk
* berkomentar relevan dengan artikel yang di bahas
* komentar di moderasi penuh oleh admin
EmoticonEmoticon